Hamas Beri Lampu Hijau Di tengah hiruk-pikuk persiapan pengiriman ribuan personel TNI ke Gaza, sebuah sinyal penting datang langsung dari kelompok yg menguasai wilayah tersebut. Hamas angkat bicara. Melalui pernyataan resmi yang tegas, mereka menyambut baik rencana Indonesia bergabung dalam Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF), namun dengan satu syarat mutlak: jangan pernah menjadi “pelaksana agenda Israel”. Pernyataan ini menjadi penegasan bahwa di tengah misi internasional yang kompleks, Indonesia memiliki tempat khusus di hati rakyat Palestina.
Suara dari Gaza, Hamas Beri Restu Bersyarat
Pemimpin senior Hamas, Osama Hamdan, secara eksplisit angkat bicara mengenai rencana pengerahan ribuan personel TNI ke Gaza dalam wawancara dengan media Aljazeera Mubasher pada pertengahan Februari 2026Â . Pernyataannya menjadi angin segar sekaligus pengingat bagi misi yang akan diemban Indonesia.
“Kami mendengar pernyataan yang jelas dari semua negara ini bahwa mereka tidak akan menjadi pihak yang melaksanakan agenda Israel terhadap rakyat Palestina atau melakukan agresi terhadap mereka,” tegas Hamdan .
Yang menarik, Hamdan secara khusus menyebut Indonesia dalam pernyataannya. “Anda mendengar ini secara eksplisit dari pemerintah Indonesia: mereka tidak akan menjadi pihak atau pelaksana agenda Israel apa pun di Jalur Gaza,” imbuhnya .
Lebih lanjut, Hamdan membeberkan hasil komunikasi dengan pihak Indonesia mengenai tujuan pengerahan pasukan. Ia menekankan bahwa peran Indonesia akan terbatas pada fungsi-fungsi yang jelas:
| Peran yang Disepakati | Peran yang Ditolak |
|---|---|
| Memisahkan warga Palestina dari pasukan pendudukan | Campur tangan dalam urusan sipil internal |
| Mencegah agresi terhadap rakyat Palestina | Menjadi pelaksana agenda politik Israel |
| Menjaga stabilitas dan gencatan senjata | Melakukan operasi militer ofensif |
Hamdan juga memberikan ultimatum kepada ISF secara umum. “Pasukan harus ditempatkan di perbatasan, memisahkan warga Palestina dari pendudukan, dan mencegah pendudukan melanjutkan agresinya terhadap rakyat Palestina,” ujarnya .
ISF dan Mandat yang Rumit
Untuk memahami konteks pernyataan Hamas, penting melihat apa sebenarnya ISF itu. Pasukan Stabilisasi Internasional atau International Stabilization Force (ISF) dibentuk berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan PBB 2803 yang disahkan pada 17 November 2025 . Resolusi ini mendukung “Rencana Komprehensif untuk Mengakhiri Konflik Gaza” dan memberi wewenang kepada Board of Peace (BoP) untuk membentuk pasukan sementara di Gaza.
Dalam pertemuan perdana BoP di Washington DC pada Kamis (19/2/2026), Komandan ISF Mayor Jenderal Jasper Jeffers mengumumkan bahwa Indonesia telah menerima posisi sebagai wakil komandan . Ini adalah posisi nomor dua dalam struktur komando yang menempatkan Indonesia di pusat pengambilan keputusan sejak fase pembentukan.
Namun, mandat ISF menyimpan potensi kerumitan. Berdasarkan resolusi PBB, tugas ISF antara lain :
- Membantu mengamankan wilayah perbatasan
- Menstabilkan lingkungan keamanan dengan memastikan proses demiliterisasi Gaza, termasuk penghancuran infrastruktur militer dan pelucutan senjata permanen dari kelompok bersenjata non-negara
- Melindungi warga sipil, termasuk operasi kemanusiaan
- Melatih dan memberikan dukungan kepada pasukan polisi Palestina
Di sinilah letak sensitivitasnya. Poin tentang demiliterisasi dan pelucutan senjata kelompok bersenjata non-negara jelas merujuk pada Hamas. Kompas.id dalam tajuk rencananya bahkan menyebutkan bahwa ISF kurang lebih sebangun dengan ISAF di Afghanistan yang pernah terlibat melawan Taliban .
Sikap Tegas Indonesia, “Tidak untuk Operasi Militer”
Pemerintah Indonesia bergerak cepat untuk mengklarifikasi batasan perannya di ISF. Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan bahwa Indonesia telah menyampaikan national caveats atau batasan partisipasi secara jelas .
“Karena ini kan bukan kaitannya dengan pengakuan atau ada tidaknya hubungan diplomatik. Ini adalah pasukan yang mendapatkan mandat untuk menjaga perdamaian,” kata Sugiono di Washington DC pada Jumat (20/2/2026) .
Yang ditekankan berulang kali: Indonesia tidak akan terlibat dalam operasi militer atau agenda demiliterisasi .
Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono juga menegaskan hal serupa. “Indonesia menghormati prinsip non-interference dan akan menjalankan mandat sesuai aturan internasional serta kesepakatan multilateral. Fokus utama kita menjaga keamanan, menyalurkan bantuan kemanusiaan, dan menciptakan kondisi yang memungkinkan proses perdamaian berjalan,” ujarnya .
Pernyataan ini sejalan dengan apa yang didengar oleh Hamas, dan menjadi dasar sambutan positif mereka.
Mengapa Hamas Merespons Positif?
Ada beberapa alasan mengapa Hamas memberikan “lampu hijau” khusus untuk Indonesia:
1. Rekam Jejak Konsisten Mendukung Palestina
Sejak lama Indonesia dikenal sebagai salah satu pendukung paling vokal kemerdekaan Palestina. Tanpa hubungan diplomatik dengan Israel, Indonesia memiliki posisi moral yang kuat. Menteri Luar Negeri Sugiono bahkan menegaskan bahwa penunjukan ini tidak ada kaitannya dengan pengakuan diplomatik terhadap Israel .
2. Jaminan dari Pemerintah Indonesia
Hamas secara eksplisit menyebut bahwa mereka mendengar pernyataan langsung dari Indonesia bahwa mereka tidak akan menjadi pelaksana agenda Israel . Ini membangun kepercayaan.
3. Populasi Muslim Terbesar
Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki kedekatan emosional dan religius dengan perjuangan rakyat Palestina .
4. Pendekatan yang Lebih Sensitif
Peneliti ISESS Khairul Fahmi menilai bahwa dengan posisi sebagai wakil komandan, pendekatan yang dilakukan Indonesia akan lebih sensitif terhadap dinamika lokal di Palestina . Indonesia bisa menjadi jembatan komunikasi berbagai pihak, termasuk dengan faksi-faksi Palestina di lapangan .
Jalan di Atas Reruntuhan, Tetap Waspada
Meski Hamas menyambut baik, para pengamat mengingatkan bahwa Gaza menyimpan berbagai risiko. Khairul Fahmi mencatat bahwa sisa elemen bersenjata, jaringan bawah tanah, dan kelompok penolak pelucutan senjata bisa memicu provokasi yang rumit .
Muhadi Sugiono, Dosen Hubungan Internasional UGM, mengingatkan potensi konflik pasukan Indonesia dengan pejuang Palestina. “Jika konflik meletus, hal itu akan mengikis kepercayaan Palestina terhadap dukungan Indonesia selama ini,” ujarnya .
Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga mengingatkan agar Indonesia tidak terperangkap dalam agenda hegemonik Amerika dan Israel. “Indonesia harus berhati-hati jika benar-benar akan mengirimkan tentara ke Gaza dalam kerangka ISF. Jangan sampai terperangkap dalam agenda hegemonik Amerika dan Israel yang ingin menundukkan Gaza dan Palestina,” tegas Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri MUI Sudarnoto Abdul Hakim .
Pemerintah telah mengantisipasi risiko ini dengan menyiapkan mekanisme evaluasi. Indonesia akan mengakhiri partisipasinya apabila pelaksanaan ISF menyimpang dari national caveats Indonesia atau tidak sejalan dengan kebijakan luar negeri Indonesia .
✨ Penutup: Kepercayaan yang Harus Dijaga
Respons positif Hamas terhadap peran Indonesia di ISF adalah berkah sekaligus amanah. Di tengah pusaran geopolitik yang kompleks, Indonesia mendapat kepercayaan khusus dari salah satu pihak utama di Gaza. Ini bukan sekadar pengakuan diplomatik, tetapi bukti bahwa konsistensi Indonesia dalam membela Palestina selama puluhan tahun tidak sia-sia.
Kini, dengan posisi sebagai wakil komandan, Indonesia berada di persimpangan strategis. Di satu sisi, ada mandat internasional yang harus dijalankan. Di sisi lain, ada kepercayaan rakyat Palestina yang harus dijaga.
Pernyataan Hamas menjadi pengingat: Indonesia boleh bergabung dalam misi internasional, tapi jangan pernah melupakan prinsip dasarnya—berada di pihak yang benar, di pihak kemanusiaan, dan di pihak rakyat Palestina.
Seperti pesan Osama Hamdan, rakyat Gaza menaruh harapan pada ribuan personel TNI yang akan datang. Mereka tidak ingin melihat seragam TNI menjadi alat penindasan, melainkan menjadi tameng yang memisahkan mereka dari agresi. Inilah marwah Indonesia yang harus dijaga di tanah suci ketiga umat Islam.
