Indonesia Resmi Jadi Anggota Pendiri Dewan Perdamaian Gaza Di tengah hiruk-pikuk World Economic Forum 2026 di Davos, Swiss, dunia menyaksikan sebuah langkah diplomasi bersejarah. Presiden Prabowo Subianto secara resmi menandatangani Piagam Dewan Perdamaian (Board of Peace) untuk Gaza, yang diinisiasi Presiden Amerika Serikat Donald Trump, pada Kamis, 22 Januari 2026. Penandatanganan ini menegaskan posisi Indonesia sebagai salah satu dari 20 founding members atau anggota pendiri badan internasional baru tersebut.
Menteri Luar Negeri RI, Sugiono, yang hadir dalam acara tersebut, menegaskan makna strategis langkah ini. “Keanggotaan kita di dalamnya merupakan bentuk pengakuan dunia terhadap diplomasi Indonesia,” ucap Sugiono dalam sebuah pernyataan video. Ia menambahkan bahwa partisipasi ini adalah langkah strategis dan konkret Indonesia dalam mendukung kemerdekaan Palestina.
Momen Bersejarah di Meja Diplomasi Global
Peristiwa penandatanganan di Davos menjadi titik awal resmi beroperasinya Dewan Perdamaian Gaza sebagai sebuah organisasi internasional. Acara yang dipimpin langsung oleh Donald Trump ini dihadiri oleh sejumlah pemimpin dunia.
Dalam pidatonya, Trump menekankan bahwa pembentukan dewan ini melibatkan banyak negara dan terbuka untuk bekerja sama dengan organisasi internasional, termasuk PBB. Setelah pidato, para pemimpin yang hadir dipanggil untuk menandatangani piagam. Presiden Prabowo Subianto kemudian duduk di sisi kiri Donald Trump untuk melakukan penandatanganan bersejarah tersebut.
Posisi Istimewa Indonesia di Kancah Global
Keikutsertaan Indonesia dalam dewan ini bukan sekadar keanggotaan biasa. Ada beberapa poin yang menjadikan posisi Indonesia istimewa:
- Satu-satunya dari Asia Tenggara yang Teken: Dari sekitar 60 negara yang diundang Trump, hanya 20 yang merespon cepat dan bersedia menjadi anggota pendiri (early responder). Indonesia tercatat sebagai satu-satunya negara di kawasan Asia Tenggara yang hadir dan langsung menandatangani piagam pendirian. Menlu Sugiono memberikan contoh, Vietnam juga bergabung tetapi tidak ikut menandatangani piagam pada saat itu.
- Pengakuan atas Peran Aktif: Menlu Sugiono menilai, keikutsertaan ini adalah pengakuan internasional atas visi dan peran Indonesia, yang selama ini konsisten memperjuangkan perdamaian dunia, khususnya di Palestina.
- Wujud Diplomasi Konkret: Bergabung dengan dewan ini dipandang sebagai langkah yang lebih konstruktif dan nyata. “Dewan Perdamaian ini merupakan satu alternatif konkret yang saat ini bisa kita harapkan,” jelas Sugiono mengenai upaya mencapai perdamaian di Gaza.
Berikut adalah gambaran peran Indonesia dibandingkan dengan negara lain dalam inisiatif ini:
title "Posisi Negara dalam Inisiatif Dewan Perdamaian Gaza"
x-axis "Keterlibatan Awal" --> "Menunda Partisipasi"
y-axis "Status Anggota" --> "Status Pendiri"
"Indonesia": [0.1, 0.9]
"Vietnam": [0.4, 0.3]
"60 Negara Undangan (lainnya)": [0.8, 0.2]
Tugas dan Misi Dewan Perdamaian Gaza
Badan baru ini dibentuk dengan mandat yang fokus dan operasional. Menlu Sugiono memaparkan bahwa Dewan Perdamaian akan berfungsi untuk:
- Mengawasi administrasi, keamanan, dan rekonstruksi di Jalur Gaza yang akan dilaksanakan dalam beberapa fase.
- Bertindak sebagai pengawas pemerintahan transisi di Palestina yang akan menjalankan fungsi administrasi di Gaza.
- Membuka kembali perbatasan Rafah untuk bantuan kemanusiaan dan membentuk Pasukan Stabilisasi Internasional (International Stabilization Force/ISF) untuk menjaga perdamaian.
Profil Singkat: Menlu Sugiono, Diplomat Nondiplomat
Langkah strategis ini diumumkan oleh Menteri Luar Negeri Sugiono, sosok yang menarik dalam kabinet. Berbeda dengan tiga pendahulunya yang merupakan diplomat karier, Sugiono adalah menteri luar negeri pertama non-diplomat dalam hampir 25 tahun.
- Latar Belakang: Lahir di Takengon, Aceh pada 1979, Sugiono adalah lulusan Norwich University (AS) dan University of Konstanz (Jerman).
- Karier Politik: Ia dikenal sebagai “anak ideologis” dari Presiden Prabowo Subianto, yang sebelumnya pernah menjadi sekretaris pribadinya. Sebelum diangkat menjadi Menlu pada Oktober 2024, ia adalah Anggota DPR dan Sekretaris Jenderal Partai Gerindra.
- Visi Diplomasi: Dalam pidato kebijakan luar negeri pertamanya, Sugiono menekankan bahwa diplomasi Indonesia harus sejalan dengan prioritas pembangunan dalam negeri serta partisipasi aktif dalam upaya pemeliharaan perdamaian.
Dukungan dan Langkah Ke Depan
Presiden Prabowo Subianto menyebut keikutsertaan dalam Dewan Perdamaian Gaza sebagai “kesempatan bersejarah” untuk mencapai perdamaian dan menyatakan komitmen besar Indonesia untuk berkontribusi bagi kebaikan rakyat Palestina.
Negara-negara lain yang turut menandatangani piagam antara lain Hungaria, Bahrain, Mesir, Yordan, Kazakhstan, Qatar, Arab Saudi, Turki, dan Uni Emirat Arab. Dengan status sebagai founding members, Indonesia kini memiliki posisi dan suara strategis di dalam badan yang diharapkan dapat menjadi motor baru perdamaian di tanah Palestina.
Langkah konkret pertama dewan ini, yaitu pembukaan kembali perbatasan Rafah dan pembentukan pasukan stabilisasi, menjadi ujian bagi komitmen kolektif dunia. Bagi Indonesia, ini adalah momen untuk mengubah diplomasi yang selama ini vokal menjadi aksi nyata di lapangan, mengukuhkan diri bukan hanya sebagai pembicara, tetapi sebagai pelaku aktif perdamaian global.
