Kronologi Lengkap Sanksi UniEropa Dalam gelombang aksi terkeras terhadap Teheran, Uni Eropa menetapkan Garda Revolusi Iran sebagai organisasi teroris & membekukan aset para menteri. “Represi tidak bisa dibiarkan tanpa jawaban,” tegas kebijakan luar negeri Uni Eropa Kaja Kallas.
Pada 29 Januari 2026, Uni Eropa mengumumkan paket sanksi bersejarah terhadap Iran, merespons penindasan brutal terhadap demonstrasi yang menewaskan ribuan orang. Langkah ini mencakup penetapan Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) sebagai organisasi teroris dan pembekuan aset terhadap 21 individu serta entitas, termasuk pejabat tinggi dan menteri Iran.
Sanksi ini menandai titik nadir dalam hubungan Uni Eropa-Iran, menyusul gelombang protes besar yang dimulai akhir Desember 2025. Para menteri luar negeri Uni Eropa menyetujui langkah ini dalam pertemuan di Brussels, dengan menyatakan bahwa represi terhadap rakyat sendiri tidak dapat dibiarkan.
Latar Belakang: Gelombang Demonstrasi Berdarah
Ketegangan memuncak menyusul gelombang demonstrasi besar di Iran yang dipicu keluhan ekonomi, namun berubah menjadi gerakan massa menentang pemerintah. Puncaknya terjadi pada 8 dan 9 Januari 2026, menjadi yang terbesar dalam beberapa tahun terakhir.
Korban jiwa menjadi pusat kontroversi:
- Versi Pemerintah Iran: Mengakui 3.117 orang tewas, dengan klaim mayoritas adalah anggota keamanan dan warga sipil yang dibunuh “perusuh”.
- Versi Kelompok HAM: Human Rights Activists News Agency (HRANA) mengkonfirmasi 6.373 kematian, dengan investigasi terhadap lebih dari 17.000 potensi kematian lainnya. Media Iran International bahkan menyebut angka 36.500 korban.
Pembatasan internet ketat sejak 10 Januari 2026 membuat verifikasi independen menjadi sulit.
Detail Paket Sanksi Januari 2026
Paket sanksi terbaru ini merupakan respons langsung terhadap penanganan demonstrasi dan dukungan Iran terhadap Rusia. Berikut rincian utamanya:
1. Penetapan IRGC sebagai Organisasi Teroris
Ini adalah langkah simbolis namun signifikan yang menempatkan IRGC setara dengan ISIS dan Al-Qaeda dalam daftar teroris Uni Eropa. Kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa Kaja Kallas menegaskan, “Jika Anda bertindak sebagai teroris, Anda juga harus diperlakukan sebagai teroris”.
2. Sanksi terhadap Individu dan Entitas
Uni Eropa menyetujui pembekuan aset dan larangan visa terhadap 21 individu dan entitas Iran. Meski nama-nama spesifik belum seluruhnya diumumkan, sanksi ini mencakup:
- Menteri Dalam Negeri Iran (diperkirakan termasuk dalam daftar)
- Pejabat tinggi IRGC
- 15 pejabat pemerintah dan 6 organisasi terkait pelanggaran HAM dalam penindasan protes
3. Sanksi Terkait Dukungan kepada Rusia
Paket terpisah menargetkan 10 individu dan entitas atas pasokan drone dan rudal Iran ke Rusia untuk digunakan di Ukraina.
Dampak dan Implementasi Sanksi
Penetapan IRGC sebagai organisasi teroris membawa konsekuensi hukum nyata di wilayah Uni Eropa:
- Pembekuan aset yang terkait dengan IRGC
- Kriminalisasi atas dukungan finansial atau materiil kepada IRGC
- Dasar hukum jelas bagi penegak hukum untuk bertindak terhadap jaringan IRGC
“Mulai sekarang, aturan yang sama berlaku untuk Garda Revolusi seperti untuk Daesh atau Hamas: siapa pun yang bekerja sama dengan mereka melakukan pelanggaran pidana di Uni Eropa,” tegas Hannah Neumann, ketua delegasi Parlemen Eropa untuk hubungan dengan Iran.
Reaksi Iran dan Dinamika Regional
Iran bereaksi keras terhadap sanksi ini. Menteri Luar Negeri Iran Seyed Abbas Araghchi menyebut keputusan Uni Eropa sebagai “kesalahan strategis besar” dan menuduh Uni Eropa bertindak di bawah tekanan AS dan Israel.
Staf Umum Angkatan Bersenjata Iran lebih keras lagi, menyebut keputusan itu “tidak berdasar”, dibuat di bawah tekanan “presiden AS yang delusional dan bodoh serta rezim Zionis”. Mereka juga memperingatkan konsekuensi berbahaya akan ditanggung pembuat kebijakan Eropa.
Ketegangan semakin meningkat dengan peringatan dari Panglima Angkatan Darat Iran Amir Hatami tentang “respons penghancur” terhadap serangan apa pun, dan Wakil Presiden Pertama Mohammad Reza Aref yang menyatakan Iran “harus bersiap untuk keadaan perang”.
Konteks yang Lebih Luas dan Prospek Kedepan
Langkah Uni Eropa ini terjadi dalam konteks ketegangan regional yang lebih luas:
- Posisi AS: Presiden Donald Trump telah mengancam tindakan militer jika demonstran dibunuh, dan baru-baru ini memperingatkan “waktu hampir habis” untuk kesepakatan nuklir.
- Kekhawatiran Regional: Pejabat Teluk mengkhawatirkan serangan AS terhadap Iran akan “membawa wilayah itu menjadi kekacauan” dan melonjakkan harga energi.
- Seruan Diplomasi: Turki menawarkan mediasi, sementara Rusia menyatakan “potensi negosiasi belum habis”.
Meski menjatuhkan sanksi keras, Uni Eropa tetap menyerukan de-eskalasi. Kallas menegaskan, “Ketika menyangkut serangan … saya pikir kawasan ini tidak perlu perang baru”.
Dampak terhadap Rakyat Iran dan Diaspora
Bagi masyarakat Iran dan diaspora di Eropa, langkah ini mengirim pesan solidaritas. Hannah Neumann menyatakan, “Bagi orang-orang di Iran dan diaspora Iran di Eropa, ini mengirim pesan jelas: era impunitas yang panjang akan segera berakhir”.
Namun, konsekuensi humaniter dari sanksi terhadap ekonomi Iran yang sudah bermasalah tetap menjadi perhatian, dengan masyarakat biasa yang paling merasakan dampaknya.
Kesimpulan: Titik Balik dalam Hubungan Uni Eropa-Iran
Paket sanksi Januari 2026 menandai pergeseran kebijakan signifikan Uni Eropa terhadap Iran. Dengan menetapkan IRGC sebagai organisasi teroris dan membekukan aset pejabat tinggi, Uni Eropa mengubah pendekatan dari engagement kritis ke konfrontasi lebih langsung.
Langkah ini memiliki konsekuensi hukum nyata dan memperdalam isolasi Iran secara internasional. Namun, efektivitasnya dalam mengubah perilaku Tehran masih perlu dibuktikan, sementara risiko eskalasi di kawasan yang sudah bergolak tetap nyata.
Masa depan hubungan Uni Eropa-Iran kini tergantung pada respons Tehran dan kemampuan diplomatik kedua belah pihak untuk mencegah konflik terbuka, sambil tetap menekan perlindungan hak asasi manusia di Iran.
Pernyataan resmi dari kedua belah pihak menunjukkan jarak yang sulit dijembatani: Uni Eropa menegaskan “setiap rezim yang membunuh ribuan rakyatnya sendiri sedang menuju kehancurannya”, sementara Iran menuduh keputusan tersebut sebagai “pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional dan kedaulatan nasional”.
