Menimbang dengan Bijak: Mengapa Eks Menlu Minta Publik Tidak Tergesa-gesa Nilai Board of Peace?

Menimbang dengan Bijak “Proses Board of Peace ini kan masih awal. Jadi juga kita mesti lebih terbuka untuk jangan tergesa-gesa menilai apalagi kalau kita hanya mendasarkan pada informasi yang tidak cukup utuh.” — Hasan Wirajuda, Mantan Menteri Luar Negeri RI .

Dalam konferensi pers usai pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana, mantan Menteri Luar Negeri Hasan Wirajuda menyampaikan pesan penting kepada publik Indonesia. Ia meminta semua pihak untuk tidak tergesa-gesa dalam menilai pembentukan Board of Peace (Dewan Perdamaian) yang diinisiasi Presiden AS Donald Trump . Pertemuan yang berlangsung selama sekitar tiga jam tersebut dinilai memberikan penjelasan yang lebih utuh dan mendalam tentang latar belakang serta tujuan keikutsertaan Indonesia dalam forum internasional baru itu .

Pertemuan Istana: Mendapatkan Gambaran yang Lebih Utuh

Konferensi yang dihadiri sejumlah mantan Menteri dan Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) tersebut membahas berbagai aspek politik luar negeri, dengan fokus utama pada Board of Peace. Menurut Hasan Wirajuda, pertemuan itu memberikan informasi komprehensif yang selama ini mungkin belum sepenuhnya tersampaikan ke publik.

“Kami mendapat banyak informasi mengenai banyak hal yang juga menarik perhatian masyarakat kita, khususnya berbagai aspek politik luar negeri kita. Utamanya yang terkait dengan pembentukan Board of Peace dalam kerangka menyelesaikan permasalahan Palestina di Gaza khususnya,” jelas Hasan .

Proses Diplomasi yang Dilalui: Bukan Keputusan Instan

Salah satu poin kunci yang diungkap adalah bahwa keputusan Indonesia untuk bergabung dengan Board of Peace bukanlah langkah yang diambil secara terburu-buru. Hasan Wirajuda memaparkan bahwa Indonesia melalui dua tahap konsultasi ekstensif dengan negara-negara berpenduduk mayoritas Islam sebelum akhirnya memutuskan untuk terlibat .

1. Konsultasi di New York: Pembahasan awal dilakukan di sela-sela Sidang Majelis Umum PBB pada akhir tahun lalu .
2. Konsultasi Lanjutan dengan Tujuh Negara: Keputusan final untuk bergabung ditempuh setelah melalui proses konsultasi yang erat dengan tujuh negara Islam lainnya .

Dengan demikian, Indonesia bergabung sebagai bagian dari blok delapan negara yang diharapkan dapat berperan sebagai kekuatan penyeimbang di dalam Board of Peace .

“Mengapa ini dianggap penting… karena delapan negara ini dapat menjadi kekuatan penyeimbang di dalam Board of Peace termasuk keputusan-keputusan yang akan diambil oleh badan ini,” tegas Hasan. Ia mengakui ada kekhawatiran publik bahwa Trump akan memainkan peran yang dominan dan tidak terkontrol, namun kehadiran negara-negara Islam ini diharapkan dapat menyeimbangkan dinamika internal dewan .

Menjawab Kritik Publik: Soal Dana dan Posisi di Luar PBB

Hasan Wirajuda juga menanggapi dua isu yang banyak menuai polemik di publik: kontribusi dana dan status Board of Peace yang berada di luar kerangka PBB.

Kontribusi Dana untuk Bantuan Nyata

Terkait wacana kontribusi dana, Hasan menegaskan bahwa belum ada keputusan final mengenai waktu maupun besaran sumbangan. Ia menekankan bahwa esensi kontribusi Indonesia diarahkan sebagai bantuan nyata bagi rakyat Palestina di Gaza, sebagai wujud konkret kepedulian terhadap penderitaan mereka .

Legalitas dan Efektivitas Jalur Diplomasi di Luar PBB

Menanggapi kritik bahwa Board of Peace dibentuk di luar kerangka PBB, Hasan memberikan perspektif historis diplomasi Indonesia. Ia mengingatkan bahwa banyak penyelesaian konflik internasional penting justru lahir dari negosiasi di luar forum resmi PBB .

Hasan memberi dua contoh nyata:

• Perundingan Indonesia-Belanda (1949): Proses yang akhirnya menghasilkan Konferensi Meja Bundar (KMB) banyak melibatkan mediasi Amerika Serikat di luar PBB .
• Pengembalian Irian Barat: Mediasi yang dilakukan oleh diplomat AS Ellsworth Bunker yang ditunjuk Presiden Kennedy, yang berujung pada Perjanjian New York, juga berlangsung di luar kerangka formal PBB saat itu .

“Dengan kata lain, kita tidak perlu apriori bahwa ada proses di luar kerangka PBB dan itu tidak perlu ditafsirkan secara negatif sepanjang itu menghasilkan tentunya,” pungkas Hasan .

Pendapat ini sejalan dengan pandangan legislator yang melihat Board of Peace sebagai jalur diplomasi alternatif yang fleksibel di tengah kebuntuan di Dewan Keamanan PBB .

Melihat Dampak Awal dan Kedaulatan Indonesia

Meski menekankan bahwa prosesnya masih sangat awal, Hasan Wirajuda mengajak publik untuk juga mengapresiasi dampak positif yang sudah terlihat. Ia menyebutkan bahwa inisiatif menuju Board of Peace telah berkontribusi pada terjadinya jeda konflik di Gaza, yang memungkinkan bantuan kemanusiaan mengalir dan pos perbatasan Rafah dibuka kembali.

Yang tak kalah penting, Hasan menegaskan penjelasan dari Presiden bahwa Indonesia tetap memiliki kedaulatan penuh untuk mengevaluasi dan menentukan kelanjutan keterlibatannya. Komitmen ini akan selalu ditinjau berdasarkan perkembangan dan kesesuaiannya dengan tujuan utama: membantu rakyat Palestina .

Kesimpulan: Pentingnya Informasi Utuh Sebelum Menilai

Pesan utama dari mantan Menlu ini adalah ajakan untuk bersikap terbuka dan tidak menghakimi cepat sebuah inisiatif diplomasi yang kompleks. Dalam situasi di mana penderitaan rakyat Gaza membutuhkan solusi konkret, berbagai jalur perdamaian, termasuk yang berada di luar kerangka konvensional, patut untuk dipertimbangkan dan dikawal dengan bijak .

Pertemuan dengan Presiden menjadi upaya untuk memberikan penjelasan yang lebih utuh kepada para mantan pembuat kebijakan luar negeri, yang diharapkan dapat diteruskan kepada publik. Langkah Indonesia dalam Board of Peace, dengan segala pertimbangan dan konsultasinya, kini berada dalam fase implementasi dan pengawasan, di mana fleksibilitas dan komitmen pada nilai-nilai kemanusiaan tetap menjadi panduan utama .