Politik Global AS dan Pergeseran Dengan langkah penangkapan presiden berdaulat dan pergeseran radikal strategi pertahanan, Amerika Serikat di bawah pemerintahan Trump menegaskan era baru di mana kekuatan dan kepentingan nasional mengalahkan hukum internasional dan kemitraan tradisional.
Dunia menyaksikan pergeseran seismik dalam politik global Amerika Serikat di awal tahun 2026. Dari operasi militer kontroversial di Venezuela hingga doktrin pertahanan baru yang berfokus inward, langkah-langkah Washington bukan hanya mengubah peta kekuasaan tetapi juga mengancam fondasi tatanan internasional yang telah terbangun selama puluhan tahun.
Strategi Baru AS: Dari Global ke Lokal
Pada 23 Januari 2026, Pentagon merilis 2026 National Defense Strategy (NDS) yang menandai perubahan drastis prioritas keamanan nasional AS. Doktrin ini mencerminkan filosofi “America First” yang membalikkan kebijakan administrasi sebelumnya.
Tiga Pilar Utama Strategi 2026:
- Pertahanan Tanah Air dan Belahan Barat sebagai Prioritas Utama: AS secara eksplisit menyatakan akan menjamin akses militer dan komersialnya ke lokasi-lokasi strategis seperti Greenland, Terusan Panama, dan Teluk Amerika. Pernyataan ini memperkuat Doktrin Monroe yang menyatakan pengaruh AS mencakup seluruh Belahan Barat.
- Penurunan Peringkat Ancaman China: Dalam pergeseran signifikan, China tidak lagi disebut sebagai “ancaman strategis utama”. Meski tetap menjadi prioritas kedua, bahasa yang digunakan lebih lunak—AS menyatakan tujuannya “bukan untuk mendominasi, mencekik, atau mempermalukan China,” tetapi untuk mencegah siapapun mendominasi AS atau sekutunya.
- Pembebanan Tanggung Jawab Lebih Besar pada Sekutu: Strategi baru menuntut sekutu ASÂ mengambil porsi lebih besar dalam pertahanan mereka sendiri. Eropa diharapkan memimpin penanganan ancaman Rusia, sementara Korea Selatan diharapkan berperan utama menghadapi Korea Utara.
Perbandingan Strategi Pertahanan AS
| Aspek | Strategi 2022 (Biden) | Strategi 2026 (Trump) | Implikasi Perubahan |
|---|---|---|---|
| Prioritas Tertinggi | China sebagai “tantangan penentu” (pacing challenge) | Pertahanan Tanah Air & Belahan Barat | Pergeseran fokus dari kompetisi global ke keamanan domestik & regional |
| Posisi China | Ancaman strategis utama #1 | Ancaman serius, tapi tidak disebut sebagai ancaman utama #1 | Penurunan retorika konfrontasi, penekanan pada pencegahan dominasi |
| Sikap terhadap Sekutu | Kemitraan dan aliansi diperkuat | Sekutu diminta “berbagi beban” lebih besar | Potensi ketegangan dalam aliansi tradisional seperti NATO |
| Isu Global | Perubahan iklim sebagai “ancaman muncul” | Tidak disebutkan sama sekali | Dekopling dari agenda keamanan non-tradisional |
Kasus Ujian: Venezuela dan Greenland
Strategi baru ini diuji melalui dua tindakan kontroversial di awal 2026. Operasi “Absolute Resolve” yang menangkap Presiden Venezuela Nicolás Maduro menjadi preseden berbahaya dalam hukum internasional. Tanpa mandat Dewan Keamanan PBB, tindakan ini dianggap banyak pengamat sebagai pelanggaran prinsip kedaulatan dan non-intervensi.
Sementara itu, ketertarikan AS terhadap Greenland—yang disebut dalam NDS 2026 sebagai “medan kunci”—mencerminkan persaingan strategis di Arktik yang semakin panas. Meski pemerintahan Trump menyatakan tidak akan menggunakan paksa, ambisi ini telah menimbulkan ketegangan diplomatik dengan Denmark.
Akar Strategis: Divide et Impera dalam Praktek Modern
Pergeseran kebijakan AS ini memiliki akar historis yang dalam. Sebagaimana dianalisis Hendra Manurung dari Universitas Pertahanan RI, AS telah lama menerapkan strategi “divide et impera” (pecah belah dan kuasai) dalam kebijakan luar negerinya. Dari upaya Henry Kissinger menciptakan perpecahan antara Tiongkok dan Uni Soviet pada 1970-an, hingga kebijakan yang memecah belah Eropa dan Rusia melalui konflik Ukraina, pola ini konsisten.
Strategi ini, menurut Manurung, berusaha “menaburkan saling kecurigaan dan memicu perpecahan di antara kekuatan-kekuatan bersaing” untuk memperlemah posisi mereka. Apa yang kita saksikan sekarang mungkin merupakan evolusi strategi ini dalam konteks multipolar abad ke-21.
Implikasi Global dan Respon Internasional
Pergeseran strategi AS ini telah menciptakan gelombang kejut di seluruh dunia:
- Retaknya Tatanan Berbasis Hukum: Kasus Venezuela menunjukkan pergeseran dari tatanan berbasis hukum menuju tatanan berbasis kekuatan. Banyak negara kini khawatir bahwa kedaulatan mereka bersifat “kondisional” dan bergantung pada kekuatan internal dan posisi strategis mereka.
- Kebangkitan Multipolaritas: Rusia dan China melihat momentum ini untuk memperkuat narasi dunia multipolar dan penolakan terhadap unilateralisme. Ketegangan di Dewan Keamanan PBB yang gagal menghasilkan konsensus mengenai Venezuela mencerminkan melemahnya mekanisme keamanan kolektif.
- Kekhawatiran Perang Dunia: Mantan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono bahkan menyatakan kekhawatiran bahwa jika ketegangan global tidak diredam, “sangat mungkin Perang Dunia Ketiga terjadi”.
- Dilema Negara Berkembang: Bagi banyak negara berkembang, ketidakpastian ini mendorong kebijakan defensif seperti proteksionisme pangan, nasionalisme energi, dan diversifikasi aliansi. Namun, tanpa koordinasi kolektif, langkah-langkah ini justru meningkatkan fragmentasi global.
Masa Depan yang Tidak Pasti
Dunia saat ini berada pada persimpangan geopolitik yang berbahaya. Dengan AS yang menarik diri dari peran penjaga tatanan internasional dan memilih pendekatan berbasis kekuatan, sistem global mengalami degradasi norma yang mengkhawatirkan.
Seperti dianalisis dalam kajian BNPP RI, krisis seperti Venezuela tidak dapat lagi dipahami sebagai konflik nasional semata, melainkan sebagai indikator transformasi mendasar dalam struktur kekuasaan global. Masa depan tatanan dunia kini dipertaruhkan antara supremasi hukum internasional atau dominasi kekuatan militer.
Dalam konteks ini, negara-negara seperti Indonesia ditantang untuk memperkuat ketahanan nasional dan kapasitas tata kelola perbatasan sebagai garda terdepan kedaulatan negara. Politik luar negeri bebas-aktif hanya akan bermakna jika ditopang oleh kapasitas nasional yang kuat dalam dunia di mana kedaulatan semakin bersifat kondisional.
Pergeseran strategi AS tahun 2026 bukan sekadar perubahan kebijakan administratif, tetapi mungkin merupakan tanda dimulainya babak baru dalam hubungan internasional—di mana aturan diperebutkan, aliansi diuji ulang, dan stabilitas global menjadi lebih rapuh dari sebelumnya. Dunia menyaksikan dengan cemas bagaimana era baru ini akan terbentuk, dan siapa yang akan mengisi kekosongan kepemimpinan global yang ditinggalkan oleh Amerika Serikat.
