Purbaya Endus Kongkalikong Oknum Bea Di tengah hiruk-pikuk penyegelan tiga gerai mewah Tiffany & Co, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa tidak hanya bicara soal barang selundupan dan under-invoicing. Lebih dari itu, ia mencium “aroma” yang jauh lebih busuk: dugaan persekongkolan antara oknum internal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan raksasa perhiasan asal Amerika Serikat tersebut. “Sepertinya ada,” ujarnya singkat, tapi kalimat itu cukup untuk membuat suasana di Kementerian Keuangan berubah dingin.
Pernyataan ini bukan sekadar kecurigaan biasa. Di tengah upaya reformasi besar-besaran yang tengah dijalankan Purbaya, kasus Tiffany menjadi ujian pertama sekaligus momentum untuk membersihkan “kandang” dari para pegawai bermasalah.
👃 MENGEJUTKAN! Purbaya Endus “Bau Tak Sedap” di Balik Kasus Tiffany
Dalam pernyataannya yang dirilis Sabtu (14/2/2026), Purbaya secara eksplisit mengungkapkan adanya indikasi keterlibatan pegawai Bea Cukai dalam praktik pelanggaran impor yang dilakukan Tiffany & Co . Ia bahkan dengan tegas menyebut bahwa mereka yang terindikasi terlibat adalah “pegawai lama” yang selama ini bertugas di pos-pos strategis .
“Sepertinya ada. Nanti kita lihat siapa yang terlibat, itu kan yang lama-lama,” ujar Purbaya saat ditemui di Wisma Danantara, Jakarta .
Pernyataan ini menjadi pengakuan pertama dari seorang pejabat setingkat menteri bahwa praktik kongkalikong antara pengusaha dan oknum bea cukai memang nyata terjadi. Selama ini, publik hanya bisa berspekulasi. Kini, Menkeu sendiri yang membukakan pintunya.
“Ini kan pejabat-pejabat baru saya taruh setelah saya puter-puter. Yang baik yang depan kan, jadi dia berani bertindak,” tambahnya, mengisyaratkan bahwa rotasi besar-besaran yang ia lakukan selama ini adalah bagian dari strategi membersihkan internal .
🕵️♂️ MODUS OPERANDI: DUA JALUR PELANGGARAN YANG TERBONGKAR
Berdasarkan hasil penyelidikan awal Bea Cukai, ditemukan dua modus utama yang dilakukan Tiffany & Co :
1. Penyelundupan Murni (Tanpa PIB)
Sebagian barang impor yang ditemukan di gerai Tiffany & Co tidak dapat menunjukkan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) alias dokumen legal impor. Purbaya menyebut barang-barang ini diduga kuat berasal dari Spanyol dan masuk secara ilegal .
“Dicurigai ini selundupan atau nggak, disuruh kasih lihat, apa sih namanya perdagangan itu form perdagangannya itu importnya, segala macam mereka nggak bisa tunjukkan,” tegas Purbaya .
2. Under-Invoicing (Manipulasi Nilai)
Sebagian lainnya membayar pajak, namun dengan nilai yang lebih rendah dari seharusnya. Praktik ini dikenal dengan istilah under-invoicing, di mana importar mencantumkan nilai barang lebih kecil untuk mengurangi kewajiban bea masuk dan pajak .
“Ada yang penuh betul-betul selundupan, ada yang cuma bayarnya under-invoicing. Itu kelihatan semua,” ungkap Purbaya .
| Jenis Pelanggaran | Deskripsi | Dampak |
|---|---|---|
| Penyelundupan Murni | Barang impor tanpa dokumen PIB | Negara tidak menerima bea masuk sama sekali |
| Under-Invoicing | Nilai barang dicantumkan lebih rendah | Penerimaan negara lebih kecil dari seharusnya |
Kedua praktik ini, menurut Purbaya, sangat merugikan negara dan menciptakan iklim usaha yang tidak sehat .
👥 SIAPA “OKNUM” YANG DIMAKSUD?
Purbaya tidak menyebut nama secara spesifik, tapi ia memberikan petunjuk penting: mereka adalah pegawai lama. Ia juga menegaskan bahwa saat ini pejabat-pejabat baru yang ditempatkan di pos-pos strategislah yang berani bertindak tegas .
Hal ini mengindikasikan bahwa dugaan kongkalikong tersebut terjadi pada masa kepemimpinan sebelumnya, sebelum Purbaya melakukan rotasi besar-besaran. Dengan kata lain, reformasi internal yang ia canangkan mulai membuahkan hasil: pejabat baru berani bergerak, dan pelanggaran lama mulai terkuak.
“Nanti saya lihat gimana sih hukumnya,” ancam Purbaya, memberi sinyal bahwa proses hukum akan berjalan jika terbukti ada pelanggaran .
🏛️ KONTEKS BESAR: REFORMASI BEA CUKAI SEDANG BERDARAH-DARAHNYA
Kasus Tiffany & Co tidak berdiri sendiri. Ini adalah puncak gunung es dari reformasi kepabeanan yang dilancarkan Purbaya sejak akhir 2025.
📆 Catatan Penting Reformasi Bea Cukai:
- November 2025: Purbaya ancam bubarkan Bea Cukai jika tidak berbenah dalam setahun. Bahkan wacana outsourcing ke SGS Swiss mencuat.
- Desember 2025 – Januari 2026: Puluhan pegawai Bea Cukai dipecat atau dimutasi. Operasi besar-besaran di pelabuhan utama.
- Februari 2026: Kasus Tiffany & Co menjadi momentum pembuktian.
Purbaya tidak sedang main-main. Ia memberi ultimatum satu tahun. Tiffany adalah “pasien pertama” di meja operasi, dan indikasi kongkalikong internal adalah komplikasi yang harus segera diatasi.
🔍 LANGKAH SELANJUTNYA: INVESTIGASI GABUNGAN BEA CUKAI DAN PAJAK
Menariknya, Purbaya mengungkapkan bahwa kasus ini tidak akan ditangani sendiri oleh Bea Cukai. Ia akan menggabungkan kekuatan Bea Cukai dan Direktorat Jenderal Pajak untuk mengusut tuntas .
“Jadi ada yang bilang juga saya, harusnya polisi tapi yang ternyata Bea Cukai dan Pajak, nanti gabung Bea Cukai dan Pajak,” terang Purbaya .
Langkah ini menunjukkan keseriusan pemerintah untuk menangani kasus dari hulu ke hilir:
- Bea Cukai mengurus aspek kepabeanan (impor, PIB, bea masuk)
- Pajak akan menelisik aspek perpajakan (PPN, PPh) dari transaksi-transaksi yang terjadi
Dengan penggabungan ini, potensi kebocoran penerimaan negara bisa ditutup dari dua sisi sekaligus.
📢 ANCAMAN DENDA 1.000%: BUKAN MAIN-MAIN
Sebelumnya, Kepala Seksi Penindakan DJBC Kanwil Jakarta, Siswo Kristyanto, telah menjelaskan bahwa jika terbukti bersalah, Tiffany & Co tidak sekadar membuka segel lalu berjualan lagi. Ada konsekuensi finansial yang sangat berat .
Pasal 16A dan Pasal 28 UU Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan mengatur bahwa setiap kekurangan pemberitahuan dalam dokumen impor dapat dikenai sanksi denda administratif sebesar 100% hingga 1.000% dari nilai kekurangan bea masuk dan pajak .
Simulasi sederhana:
- Satu kalung berlian: nilai pabean Rp 500 juta
- Jika 100 unit tidak dilaporkan: nilai kepabeanan Rp 50 miliar
- Denda 1.000% = Rp 500 miliar
Angka yang bahkan untuk LVMH (induk perusahaan Tiffany) sekalipun tidak bisa dianggap remeh.
🎯 PESAN UNTUK PELAKU BISNIS LAINNYA
Purbaya dengan tegas menyatakan bahwa kasus ini menjadi peringatan keras bagi seluruh pelaku usaha, terutama di sektor barang mewah .
“Ini pesan yang baik kepada pelaku bisnis yang nggak terlalu adil dan merugikan, sehingga pendapatan bea cukai dan pajak turun. Ke depannya, hal seperti itu nggak bisa mereka lakukan lagi,” ujarnya .
Siswo juga membuka peluang perluasan operasi ke gerai mewah lain :
“Untuk saat ini 3 toko. Ke depan dimungkinkan kita juga berkembang lagi. Tidak cuma satu outlet.”
Artinya: Cartier, Bulgari, Van Cleef & Arpels, Rolex, Patek Philippe—semua dalam radar. Pemerintah kini memiliki data, memiliki nyali, dan memiliki instruksi langsung dari puncak pimpinan.
✍️ EPILOG: MEMBERSIHKAN “RUANG MESIN” DARI DALAM
Kasus Tiffany & Co telah membuka dua front pertempuran sekaligus:
- Front eksternal: Melawan praktik ilegal importir nakal
- Front internal: Membersihkan oknum yang selama ini “bekingi” praktik tersebut
Purbaya, dengan segala kontroversinya, menunjukkan bahwa ia serius membersihkan “ruang mesin” Kementerian Keuangan. Rotasi besar-besaran, ancaman pembubaran, dan kini pengungkapan dugaan kongkalikong adalah bukti bahwa reformasi sedang berjalan—meski harus meninggalkan korban.
“Sepertinya ada,” kata Purbaya. Dua kata yang menjadi momok bagi siapa pun yang selama ini nyaman dengan praktik lama. Kini, tinggal menunggu siapa nama-nama yang akan terseret ke permukaan.
Dan bagi Tiffany & Co, kotak biru legendaris itu kini harus rela bersanding dengan segel putih Bea Cukai—sebuah kombinasi warna yang tak pernah mereka bayangkan saat pertama kali membuka gerai di tanah air.
👉 Bagaimana menurut Anda? Apakah pengungkapan kasus ini akan menjadi awal dari reformasi Bea Cukai yang sesungguhnya? Atau justru akan ada “kebocoran” di tengah jalan? Pantau terus perkembangan kasus ini.