Ribuan Penerima Bansos Dari 600 ribu lebih penerima bansos yang dicoret karena judi online, ribuan di antaranya diaktifkan kembali dengan syarat ketat. Sebuah langkah kemanusiaan atau potensi risiko baru?
Kementerian Sosial (Kemensos) mengambil langkah yang mengundang perdebatan dalam upaya pemutakhiran data penerima bantuan sosial (bansos). Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengumumkan bahwa ribuan penerima bansos yang sebelumnya dicoret karena terindikasi menggunakan bantuan untuk judi online (judol), kini diaktifkan kembali.
Kebijakan ini bukan berarti membuka keran secara lebar. Dari total lebih dari 600 ribu penerima yang dihentikan bantuannya karena keterkaitan dengan judol, hanya beberapa ribu – atau kurang dari 100 ribu – yang mendapatkan kesempatan kedua ini. Langkah ini ditempuh setelah verifikasi lapangan mendalam dan dengan syarat pengawasan yang sangat ketat.
Mengapa Penerima yang Terlibat Judi Diberi Kesempatan Lagi?
Keputusan untuk mengaktifkan kembali sebagian penerima ini didasari oleh pertimbangan kemanusiaan dan prinsip keadilan sosial. Mensos Gus Ipul menegaskan bahwa mereka yang dipilih kembali adalah kelompok yang “benar-benar membutuhkan” bantuan pemerintah.
Terdapat dugaan bahwa sebagian dari mereka mungkin bukan pelaku aktif, melainkan “dimanfaatkan” oleh pihak lain sehingga terjerat dalam transaksi judi online. Kemungkinan lain adalah rendahnya literasi keuangan dan digital, membuat mereka terjebak dalam praktik judi online yang marak.
Kebijakan ini juga mencerminkan pergeseran pendekatan dari sekadar penal administratif (pencoretan) menjadi pendekatan yang lebih restoratif dan protektif. Daripada menghukum dengan mencabut bantuan yang menjadi jaring pengaman sosial, pemerintah memilih untuk memberikan pendampingan sekaligus mengawasi penggunaan bansos ke depannya.
Siapa Saja yang Diaktifkan Kembali? Kriteria dan Syaratnya
Tidak semua dari 600 ribu penerima yang dicoret mendapatkan kesempatan ini. Proses reaktivasi melalui konsolidasi ketat dengan pemerintah daerah dan ground check untuk memastikan kelayakan.
Kriteria dan Syarat Reaktivasi Penerima Bansos
Data menunjukkan, dari yang diaktifkan kembali, sebanyak 477 rekening untuk Program Keluarga Harapan (PKH) dan 2.111 rekening untuk bansos sembako.
Mekanisme Pengawasan: Bagaimana Penerima Diawasi?
Ini adalah bagian kunci dari kebijakan ini. Kemensos tidak sekadar mengaktifkan kembali, tetapi memasang sejumlah mekanisme pengawasan untuk mencegah pengulangan penyalahgunaan:
- Kolaborasi dengan PPATK: Kemensos akan menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk memantau transaksi keuangan penerima. Kolaborasi ini penting karena PPATK sebelumnya telah berperan besar mengungkap 603.999 penerima bansos yang bermain judol.
- Pendampingan Sosial: Penerima bansos akan mendapatkan pendampingan untuk meningkatkan pemahaman tentang penggunaan uang yang benar dan bahaya judi.
- Koordinasi dengan Pemerintah Daerah: Pemda akan terlibat dalam pengawasan berkelanjutan, memanfaatkan kedekatan dengan warga untuk memantau kondisi penerima.
Konteks Lebih Luas: Upaya Pembersihan Data Bansos
Kebijakan reaktivasi ini adalah bagian dari proses besar pembersihan dan pemutakhiran data penerima bansos yang sedang digencarkan Kemensos. Pencoretan massal 600 ribu penerima judol adalah satu bagian dari itu.
Secara keseluruhan, Gus Ipul menyebut ada 3,9 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang dicoret dari daftar. Selain karena judol, pencoretan juga dilakukan terhadap penerima yang status ekonominya sudah membaik (misalnya, yang naik ke Desil 5), ASN, hingga yang sudah meninggal dunia. Kuota bantuan yang tersisa kemudian dialihkan kepada keluarga yang dinilai lebih membutuhkan berdasarkan data terbaru.
Upaya ini didukung oleh inisiatif digitalisasi, seperti mekanisme sanggah (grievance) yang diujicobakan di Banyuwangi. Mekanisme ini memberi ruang bagi masyarakat untuk mengajukan keberatan atau usulan terkait data penerima bansos secara daring, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.
Tantangan dan Solusi Jangka Panjang
Kebijakan memberi kesempatan kedua ini adalah solusi di tingkat hilir. Analisis dari YARSI University menyoroti akar masalahnya di lemahnya sistem data dan pengawasan. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang tidak real-time dan kurang terintegrasi dengan data lembaga lain (seperti pajak atau PPATK) menjadi celah.
Solusi jangka panjangnya memerlukan:
- Reformasi pengelolaan DTKS dengan integrasi data lintas sektor dan pembaruan real-time.
- Peningkatan literasi keuangan masyarakat penerima bansos.
- Pemberantasan lebih agresif terhadap platform judi online ilegal yang menjerat masyarakat rentan.
Penutup: Keseimbangan antara Tegas dan Manusiawi
Kebijakan mengaktifkan kembali ribuan penerima bansos mantan pelaku judol dengan pengawasan ketat mencerminkan upaya pemerintah untuk menemukan keseimbangan. Di satu sisi, diperlukan ketegasan hukum dan administratif agar bansos tidak disalahgunakan. Di sisi lain, fungsi utama bansos sebagai jaring pengaman sosial bagi kelompok paling rentan harus tetap dijalankan.
Keberhasilan kebijakan ini sepenuhnya bergantung pada efektivitas mekanisme pengawasan kolaboratif antara Kemensos, PPATK, dan pemerintah daerah, serta komitmen untuk terus memperbaiki sistem data. Langkah ini adalah ujian nyata bagi prinsip “tegas tapi manusiawi” dalam tata kelola bantuan sosial Indonesia.
