Hukum Eks Menag GusYaqut Meski telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada 9-01-2026 atas dugaan korupsi kuota haji yg merugikan negara hingga Rp1 triliun, mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas (Gus Yaqut) belum juga ditahan. KPK menyatakan penahanan hanya soal waktu, sementara proses penyidikan difokuskan untuk membuktikan aliran dana dan peran para pihak.
Kasus ini bermula dari pembagian 20.000 kuota tambahan haji yang diberikan Arab Saudi pada 2023 untuk mengurangi antrean panjang jamaah Indonesia. Alih-alih membaginya sesuai aturan, Kementerian Agama di era Gus Yaqut membaginya secara 50:50 antara haji reguler dan khusus.
KPK memandang pembagian ini melanggar Pasal 64 UU Nomor 8 Tahun 2019 yang mengatur kuota khusus maksimal 8% dan kuota reguler 92%. Artinya, dari 20.000 kuota, seharusnya hanya 1.600 untuk khusus dan 18.400 untuk reguler.
Kronologi Kasus dan Perkembangan Hukum
Berikut adalah timeline perkembangan kasus dugaan korupsi kuota haji ini:
title Timeline Kasus Dugaan Korupsi Kuota Haji
section 2023
2023 : Arab Saudi memberi<br>Indonesia 20.000 kuota tambahan
section 2024
2024 : Pembagian kuota 50:50<br>(10k reguler & 10k khusus)<br>melalui SK Menag 130/2024
section 2025
Agu 2025 : KPK mulai penyidikan<br>Kerugian negara ditaksir >Rp1 Triliun
Agu 2025 : KPK periksa Gus Yaqut<br>sebagai saksi (5 jam)
Agu 2025 : Gus Yaqut dicegah<br>keluar negeri
Nov 2025 : Pansus DPR temukan kejanggalan
section 2026
Jan 2026 : KPK tetapkan Gus Yaqut<br>& Stafsusnya sebagai tersangka
Jan 2026 (Now): KPK belum lakukan penahanan,<br>penyidikan masih berjalan
Mengapa Penahanan Belum Dilakukan?
Setelah penetapan tersangka, publik menunggu langkah penahanan. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan bahwa penahanan belum dilakukan karena proses penyidikan masih berjalan intensif. Penetapan tersangka didasari kecukupan alat bukti awal, namun KPK masih perlu memperkuat kasus.
Fokus penyidikan saat ini adalah:
- Menelusuri aliran dana untuk membuktikan adanya kickback atau uang yang mengalir kembali terkait pembagian kuota khusus yang membengkak.
- Mendalami inisiatif kebijakan, apakah pembagian 50:50 murni dari internal Kemenag atau ada inisiatif dari biro perjalanan haji (travel) khusus.
- Mengumpulkan keterangan dari berbagai pihak, termasuk biro travel haji, untuk melengkapi bukti.
Dampak Sosial: Ironi Penderitaan Calon Jamaah
Di balik angka kerugian negara, kasus ini meninggalkan dampak kemanusiaan yang dalam. KPK mengungkapkan bahwa setidaknya 8.400 calon jemaah haji yang telah mengantre lebih dari 14 tahun gagal berangkat pada 2024 akibat penyimpangan ini.
Kuota reguler yang seharusnya mendapat tambahan 18.400 kursi, hanya mendapat 10.000. Perbedaan 8.400 kursi inilah yang secara langsung menggagalkan keberangkatan ribuan orang yang telah menunggu puluhan tahun. Fakta ini menjadi ironi pahit mengingat tujuan penambahan kuota justru untuk memangkas antrean.
Perbandingan Pembagian Kuota: Aturan vs Realita
Respons dan Langkah Ke Depan
Gus Yaqut, melalui jubirnya, telah menyatakan kooperatif dan menghormati proses hukum. Ia menyebut pemeriksaan pada Agustus 2025 lalu sebagai kesempatan mengklarifikasi.
KPK terus mendorong kooperasi, termasuk mengimbau biro travel haji untuk mengembalikan uang yang diduga terkait kasus ini. Upaya ini merupakan bagian dari upaya pemulihan kerugian negara yang ditaksir awal mencapai lebih dari Rp1 triliun.
Kasus ini juga menyoroti lemahnya sistem pengawasan di pengelolaan haji, mengingat ini bukan pertama kalinya seorang mantan menteri agama tersangkut kasus korupsi serupa. Perbaikan sistem dan pengawasan yang lebih independen dinilai penting untuk mencegah pengulangan di masa depan.
Kasus Gus Yaqut masih dalam tahap krusial. Keputusan KPK untuk belum menahan menunjukkan preferensi untuk penyidikan yang matang dan berbasis bukti kuat. Masyarakat kini menunggu perkembangan lebih lanjut sekaligus berharap proses hukum ini membawa keadilan bagi ribuan calon jemaah yang dirugikan.