Trump Tiba-Tiba Pukul RI Dunia perdagangan internasional kembali dihebohkan dengan manuver mengejutkan dari Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Hanya beberapa hari setelah putusan Mahkamah Agung (MA) AS yang membatalkan kebijakan tarif timbal baliknya, Trump justru balik menyerang dengan “pukulan telak” yang menyasar produk unggulan Indonesia. Bukan main-main, tarif yang dikenakan mencapai angka fantastis: 104,38 persen! Produk apa yang terkena dan bagaimana dampaknya ke Tanah Air? Simak fakta lengkapnya berikut ini!
Kronologi: Kekalahan di MA, Berbalas “Pukulan” ke RI
Semua bermula pada Kamis, 19 Februari 2026, ketika Indonesia dan AS menandatangani kesepakatan bersejarah bernama Agreement on Reciprocal Trade (ART) di Washington DC . Perjanjian ini ditandatangani langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Donald Trump. Dalam kesepakatan tersebut, Indonesia setuju memberikan perlakuan istimewa kepada 99% produk AS yang masuk ke pasar nasional .
Namun sehari setelah penandatanganan, Mahkamah Agung AS mengeluarkan putusan yang membatalkan skema tarif resiprokal Trump . Banyak pihak mengira ini akan menguntungkan Indonesia. Tapi dugaan itu meleset jauh.
Pada Selasa (24/2/2026), Departemen Perdagangan AS (DOC) secara resmi mengumumkan pengenaan bea masuk imbalan (countervailing duty) terhadap produk sel dan panel surya yang diimpor dari Indonesia, India, dan Laos . Tarif yang dikenakan kepada Indonesia mencapai 104,38 persen .
Fakta-Fakta di Balik Tarif 104%
1. Produk yang Terkena
Kebijakan ini menyasar produk sel surya dan panel surya asal Indonesia . Ini merupakan komoditas strategis dalam rantai pasok energi terbarukan global.
2. Angka Fantastis
Berdasarkan lembar fakta resmi DOC, tarif yang dibebankan cukup mencengangkan :
- Indonesia: 104,38 persen
- India: 125,87 persen (tertinggi)
- Laos: 80,67 persen
3. Tarif Khusus Perusahaan
Selain tarif umum, AS juga menetapkan tarif individual bagi sejumlah perusahaan Indonesia :
- PT Blue Sky Solar: 143,3 persen
- PT REC Solar Energy: 85,99 persen
4. Nilai Perdagangan Raksasa
Data perdagangan pemerintah AS menunjukkan, impor panel surya dari ketiga negara ini mencapai US$ 4,5 miliar (sekitar Rp 73,5 triliun) pada tahun lalu, atau sekitar dua pertiga dari total impor panel surya AS sepanjang 2025 .
Tabel Perbandingan Tarif Panel Surya
| Negara | Tarif Umum | Contoh Tarif Perusahaan |
|---|---|---|
| India | 125,87% | Mundra Solar: 125,87% |
| Indonesia | 104,38% | Blue Sky Solar: 143,3% / REC Solar: 85,99% |
| Laos | 80,67% | Solarspace: 80,67% |
Mengapa AS Tiba-Tiba “Gebuk” RI?
Tudingan Subsidi dan Praktik Tidak Adil
Pejabat perdagangan AS menemukan bukti bahwa perusahaan-perusahaan di ketiga negara tersebut menerima subsidi pemerintah yang membuat produk manufaktur AS menjadi tidak kompetitif di pasar sendiri .
Koneksi dengan China
Kelompok produsen AS, Alliance for American Solar Manufacturing and Trade, menuduh perusahaan-perusahaan China sengaja mengalihkan basis produksi mereka ke Indonesia dan Laos untuk menghindari tarif AS yang sudah ada sebelumnya . Aliansi ini mencakup Hanwha Qcells dari Korea Selatan, First Solar yang berbasis di Arizona, dan Mission Solar milik OCI Holdings .
Respons Aliansi
Pengacara utama untuk aliansi tersebut, Tim Brightbill, menyambut baik langkah pemerintah AS. “Langkah ini merupakan tahap penting menuju pemulihan persaingan yang adil,” katanya .
Sebaliknya, pengacara untuk Solarspace (Laos), Matthew Nicely, menyatakan kekecewaannya. “Tingkat tarif ini tidak mencerminkan pengalaman aktual perusahaan atau bahkan analogi yang realistis,” ujarnya .
Ironi di Balik ART yang Baru Saja Diteken
Yang membuat situasi ini terasa pahit adalah fakta bahwa tarif ini diumumkan hanya lima hari setelah penandatanganan ART . Dalam perjanjian tersebut, Indonesia sebenarnya telah memberikan konsesi besar:
- Menghapus hambatan tarif pada lebih dari 99% produk AS
- Membebaskan perusahaan AS dari persyaratan kandungan lokal
- Menerima standar keselamatan dan emisi federal AS
- Menerima standar FDA untuk alat kesehatan dan farmasi
Sebagai imbalannya, AS hanya berkomitmen mempertahankan tarif 19% untuk beberapa produk Indonesia, dengan sebagian kecil mendapat tarif 0% .
Pusat Kajian Iklim Usaha dan Rantai Nilai Global LPEM FEB UI menilai ART lebih membebani Indonesia. “ART lebih membebani Indonesia dalam aspek komitmen untuk menghilangkan berbagai kebijakan non-tarif dan mengharmonisasikan standar produk ke standar AS yang lebih ketat, dapat membuat Indonesia kehilangan kedaulatan untuk menentukan kebijakannya sendiri,” tulis LPEM FEB UI .
Dampak Langsung ke Pasar Modal
Kebijakan ini langsung berdampak ke pasar saham Tanah Air. IHSG pada perdagangan Kamis (26/2/2026) ditutup melemah signifikan.
| Indikator | Perubahan | Level |
|---|---|---|
| IHSG | Turun 86,97 poin (1,05%) | 8.235,26 |
| LQ45 | Turun 0,61% | 837,89 |
| Saham Melemah | 594 saham | – |
| Saham Menguat | 157 saham | – |
Kepala Riset Phintraco Sekuritas, Ratna Lim, mengungkapkan bahwa koreksi tajam ini merupakan reaksi langsung terhadap kebijakan tarif AS . Seluruh sektor di BEI kompak ditutup di zona merah, dengan sektor transportasi & logistik memimpin pelemahan sedalam 2,60 persen .
Apa yang Akan Terjadi Selanjutnya?
Penyelidikan Baru Mengancam
Belum selesai dengan panel surya, pemerintahan Trump berencana membuka penyelidikan Pasal 301 (Section 301) yang menyasar sektor perikanan Indonesia, terutama terkait kapasitas industri dan subsidi .
Perwakilan Perdagangan AS (USTR) Jamieson Greer memberikan sinyal bahwa AS tidak akan berhenti pada kesepakatan yang sudah diteken. “Kami berharap memiliki kontinuitas dalam apa yang kami lakukan dengan kesepakatan dagang,” katanya .
Opsi Hukum Indonesia
LPEM FEB UI menyarankan pemerintah Indonesia dapat merujuk pada perspektif hukum perjanjian internasional, Vienna Convention on the Law of Treaties (1969), yang membuka ruang untuk terminasi atau renegosiasi perjanjian apabila terdapat perubahan keadaan mendasar .
Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto saat konferensi pers tidak menyinggung pembatalan, hanya menyebut evaluasi. “Perjanjian ini dapat dievaluasi dan diubah (amandemen) sewaktu-waktu dengan permohonan dan persetujuan tertulis dari masing-masing pihak,” ucapnya .
Respons Pemerintah Indonesia
Hingga berita ini diturunkan, pemerintah Indonesia masih mengkaji langkah strategis yang akan diambil. Juru Bicara Kementerian Perdagangan menyatakan akan melakukan komunikasi intensif dengan pihak AS untuk mencari solusi terbaik.
Di sisi lain, pengacara perusahaan-perusahaan yang terkena dampak di Indonesia masih belum memberikan komentar resmi terkait penetapan tarif ini .
Kesimpulan
Manuver Donald Trump dengan mengenakan tarif 104,38 persen pada produk panel surya Indonesia membuktikan bahwa ketidakpastian masih menjadi ciri khas kebijakan perdagangan AS. Ironisnya, kebijakan ini hadir hanya beberapa hari setelah Indonesia memberikan konsesi besar dalam perjanjian ART.
Dengan rencana penyelidikan baru di sektor perikanan, Indonesia harus bersiap menghadapi kemungkinan “pukulan-pukulan” berikutnya. Para pengamat menyarankan pemerintah untuk tidak hanya bersikap defensif, tetapi juga mempertimbangkan opsi renegosiasi atau bahkan terminasi perjanjian yang dinilai timpang.
Yang jelas, hubungan dagang Indonesia-AS di era Trump kedua dipastikan akan penuh dengan dinamika dan kejutan. Satu hal yang pasti: Indonesia harus siap siaga menghadapi setiap gebrakan yang datang dari Gedung Putih.
Pantau terus portal berita kami untuk update terbaru seputar perkembangan kebijakan tarif AS dan dampaknya terhadap Indonesia! Jangan lupa bagikan artikel ini ke teman-teman Anda.
