Dampak Langsung Terasa Gempuran rudal dan drone di Timur Tengah tidak hanya menimbulkan korban jiwa, tetapi juga melumpuhkan urat nadi perekonomian global. Dampaknya kini langsung terasa di Indonesia. PT Chandra Asri Pacific Tbk, perusahaan petrokimia raksasa Tanah Air, secara resmi mengumumkan kondisi kahar (force majeure) akibat konflik yang memanas di kawasan Teluk . Pengumuman ini menjadi sinyal bahaya pertama bahwa perang antara koalisi AS-Israel melawan Iran telah mengganggu rantai pasok industri nasional. Bukan hanya Chandra Asri, puluhan pekerja migran ikut terkena imbas dengan tertahannya kapal-kapal berbendera Indonesia di tengah lautan yang bergejolak. Simak fakta-fakta lengkapnya!
Kronologi: Saat Perang Memutus Jalur Pasok Vital
Konflik yang meletup pada 28 Februari 2026 dengan serangan AS-Israel ke Iran dan balasan Teheran ke pangkalan-pangkalan militer di Teluk, telah menciptakan “zona mati” di Selat Hormuz . Jalur air strategis yang dilalui sekitar 20% pasokan minyak dan gas alam cair (LNG) dunia ini praktis lumpuh total .
Kelumpuhan ini langsung memukul Indonesia yang masih bergantung pada kawasan Timur Tengah untuk pasokan bahan baku industri. PT Chandra Asri Pacific, pengelola kompleks petrokimia terintegrasi terbesar di Indonesia, menjadi korban pertama yang harus mengambil langkah dramatis .
Chandra Asri Umumkan Force Majeure: Pasokan Bahan Baku Terhambat
Pada 2 Maret 2026, manajemen Chandra Asri mengeluarkan pemberitahuan resmi kepada seluruh mitra usaha bahwa mereka mengalami gangguan pasokan bahan baku akibat konflik militer di kawasan Selat Hormuz .
“Penyampaian (pemberitahuan force majeure) ini merupakan langkah administratif yang dilakukan secara terukur, berdasarkan kajian menyeluruh atas potensi implikasi terhadap pemenuhan kewajiban kepada pelanggan, serta sebagai bentuk transparansi kepada seluruh pemangku kepentingan,” ujar Suryandi dalam keterangan resminya .
Perusahaan yang mengoperasikan kilang berkapasitas 237.000 barel per hari dan fasilitas naphtha cracker 0,9 juta metrik ton per tahun ini, sangat sensitif terhadap gangguan rantai pasok global . Bahan baku seperti nafta yang diimpor dari Timur Tengah menjadi urat nadi operasional mereka.
Dampak ke Industri Lain: Efek Domino Tak Terhindarkan
Tak hanya petrokimia, efek dari konflik ini menjalar ke berbagai sektor industri nasional. Asosiasi Industri Olefin, Aromatik, dan Plastik Indonesia (Inaplas) mengungkapkan bahwa sekitar 70% pasokan nafta untuk kebutuhan industri petrokimia dalam negeri berasal dari kawasan Timur Tengah .
Sekretaris Jenderal Inaplas, Fajar Budiyono, menyatakan bahwa para pelaku industri terpaksa menangguhkan aktivitas penjualan.
“Kita setop jualan dulu sambil menghitung ulang dampak logistiknya,” ujarnya .
Ketergantungan tinggi ini membuat industri Tanah Air rentan. Fajar mengakui, jika konflik berkepanjangan, feedstock (bahan baku) bisa menipis dan mempengaruhi kelangsungan produksi.
Sektor Tekstil: Stok Bahan Baku Hanya Cukup 2 Bulan
Industri tekstil dan produk tekstil (TPT) juga ikut gempar. Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI), Redma Gita Wirawasta, mengungkapkan bahwa Indonesia mengimpor 85% Monoetilen Glikol (MEG)—bahan baku utama pembuatan serat poliester—dari Timur Tengah .
“Dari sisi bahan baku, kita impor MEG 85% dari timur tengah, sepertinya ini yang akan terganggu. Kita coba alihkan impornya dari Malaysia. Kalau MEG kita saat ini ada stok untuk di atas 2 bulan,” kata Redma .
Jika konflik terus berlanjut, dipastikan harga MEG akan naik karena pasokan terhambat. Selain itu, biaya logistik untuk ekspor ke Eropa dipastikan melonjak karena gangguan rute pelayaran .
Sektor Otomotif dan UMKM: Dari Chip hingga Tempe
Penutupan Selat Hormuz juga memicu kenaikan harga minyak dunia yang berdampak pada sektor otomotif. Ketua Dewan Pimpinan Daerah FSP LEM SPSI Jabar, Muhamad Sidarta, menyebut bahwa industri otomotif di Jawa Barat akan terganggu, terutama pasokan komponen semikonduktor yang krusial .
Sementara itu, para perajin tahu dan tempe di Jabar mulai cemas. Ketua Paguyuban Perajin Tempe dan Tahu Jabar, Muhammad Zamaludin, khawatir harga kedelai akan melonjak seperti yang terjadi saat konflik Laut Merah beberapa waktu lalu .
“Saat ini harga kedelai masih di angka Rp 10.000 per kilogram. Jika konflik berkepanjangan, harga kedelai kemungkinan akan melonjak,” katanya .
Kapal Pertamina Terjebak di Zona Konflik
Dampak perang juga dirasakan langsung oleh pekerja migran Indonesia. PT Pertamina International Shipping (PIS) melaporkan bahwa empat unit kapal miliknya sedang beroperasi di kawasan Timur Tengah saat konflik pecah .
Dua kapal di antaranya, Pertamina Pride dan Gamsunoro, masih berada di area Teluk dan mengangkut pasokan minyak mentah untuk kebutuhan dalam negeri . Pejabat Sementara Corporate Secretary PIS, Vega Pita, memastikan bahwa perusahaan terus berkoordinasi dengan otoritas setempat dan KBRI untuk memastikan keselamatan kru .
Respons Apindo dan Pemerintah
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Shinta Widjaja Kamdani, menyatakan bahwa dunia usaha menyikapi kondisi ini dengan pendekatan “wait and see but prepared” .
“Industri nasional sangat bergantung pada energi dan logistik internasional, sehingga tekanan akan langsung terasa. Sektor padat karya menjadi salah satu yang paling rentan karena margin yang tipis dan sensitivitas tinggi terhadap biaya distribusi, bahan baku impor, serta permintaan ekspor yang terganggu,” jelas Shinta .
Apindo mendorong pemerintah untuk menjaga stabilitas harga energi dan pangan, memperkuat cadangan logistik strategis, serta memberikan dukungan terarah kepada sektor-sektor ekonomi yang berpotensi terdampak .
Di Bekasi, Ketua Apindo Kabupaten Bekasi, M. Yusuf Wibisono, mengungkapkan bahwa pengusaha di kawasan industri terbesar se-Asia Tenggara itu mulai merasakan kenaikan biaya operasional, terutama bahan bakar dan transportasi .
Kesimpulan: Ujian Ketahanan Industri Nasional
Pengumuman kondisi kahar oleh Chandra Asri menjadi alarm keras bagi Indonesia. Perang di Timur Tengah yang memacetkan Selat Hormuz bukan lagi sekadar isu geopolitik, tetapi telah menjadi krisis nyata yang menggerogoti sektor industri nasional .
Dengan ketergantungan tinggi pada bahan baku impor dari kawasan konflik, mulai dari nafta, MEG, hingga sulfur, Indonesia menghadapi ujian besar dalam menjaga ketahanan rantai pasok industrinya. Sektor padat karya, UMKM, dan pekerja migran menjadi pihak yang paling rentan terkena imbas.
Kini, dunia usaha hanya bisa berharap agar eskalasi mereda dan jalur diplomasi kembali terbuka. Namun, selama rudal masih melesat dan Selat Hormuz masih membara, gelombang kejut dari perang ini akan terus menerpa industri dalam negeri.
